Sistem Kepolisian Di Indonesia

Setiap negara di dunia mempunyai sistem Kepolisian sendiri. Secara universal dalam negara demokratis terdapat tiga sistem kepolisian yang digunakan, diantaranya : Sistem Kepolisian Terpusat (Centralized System of Policing), Sistem Kepolisian Terpisah (Fragmented System of Policing), dan Sistem Kepolisian Terpadu (Integrated System of Policing). Ketiga sistem tersebut sangat dipengaruhi dua model besar penerapan hukum di dunia, yaitu model eropa kontinental atau civil law sebagaimana yang digunakan di Perancis, Belanda dan Jerman, dan model anglo saxon atau common law sebagaimana yang digunakan di Inggris, Amerika Serikat dan Australia.

Negara Indonesia menganut Sistem Kepolisian Terpusat (Centralized System of Policing) merupakan suatu sistem kepolisian terpusat (sentralisasi) dimana sistem kepolisian langsung berada di bawah kendali atau pengawasan pemerintah pusat.

Secara resmi pada tanggal 1 Juni 1946 Polri menjadi national police, berdasarkan ketetapan Presiden Soekarno bersama Mentri Dalam Negeri Soedarsono, yang dikuatkan dengan pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 02 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menjelaskan kepolisian nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Sistem Kepolisian ini disesuaikan dengan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain Indonesia negara yang juga menganut Sistem Kepolisian Terpusat (Centralized System of Policing) antara lain : Italia, Perancis, Finlandia, Thailand, Israel, Taiwan, Denmark, Irlandia dan Swedia.

System Centralized System of Policing mempunyai kelebihan :
1. Sistem komando secara terpusat. Sistem kepolisian terpusat memberikan wewenang terhadap struktur teratas untuk melakukan pengendalian (komando) terhadap kesatuan dibawahnya, sebagaimana Polri pada tingkat Mabes Polri mempunyai wewenang untuk memberikan komando atau pengawasan kepada struktur kesatuan di bawahnya (Polda, Polres, atau Polsek).
2. Terdapat standarisasi profesionalisme, efisiensi dan efektivitas pada bidang administrasi atau operasional. Hal ini sangat dimungkinkan dilaksanakan, mengingat seluruh lembaga kepolisian berada dalam satu wadah lembaga kepolisian nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur Polri (Undang Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).
3. Wilayah kewenangan hukum lebih luas (bersifat nasional), sehingga tidak ada hambatan terkait yurisdiksional dalam penegakan hukum.
4. Ruang lingkup pengawasan tidak hanya pada tataran lokal tapi berjenjang sampai dengan tingkat nasional.
5. Penegakan hukum bersifat nasional. Pada tingkat kepolisian dari pusat sampai daerah dapat menangani perkara, dengan ketentuan yuridiksi dan locus delicty perkara.

Berdasarkan ciri-ciri system yang dianut oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut tidak serta merta sistem tersebut sempurna untuk diterapkan di Indonesia. Perlu adanya kolaborasi Sistem Kepolisian dengan system-Sistem Kepolisian yang terapkan negara lain tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar system kepolisian yang dianut, karena tidak ada negara yang menerapkan Sistem Kepolisian secara murni.
Iklan Atas
IKLAN
Iklan
Iklan Bawah