Pengertian tentang Peraturan Kapolri

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan lembaga Kepolisian Nasional negara Indonesia, polri dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. Dengan moto “Rastra Sewakotama” yang artinya Abdi Utama bagi Nusa Bangsa, mengembantugas kepolisian di seluruh Negara Kesatuan Repulik Indonesia untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat Indonesia.

Dalam pelaksanaan tugas Polri mempunyai aturan berupa Hukum Kepolsian yang merupakan segala bentuk peraturan yang mengatur tugas pokok, peranan dan fungsi Polri dalam melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta penegakan hukum Indonesia. Dalam penegakan yang dilakukan Polri akan selalu bersentuhan dengan Hak Azasi Manuasia, sehingga perlu adanya aturan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas anggota Polri dalam penegakan hukum, yang dijalankan dan ditaati oleh setiap anggota Polri dengan tujuan tidak adanya penyalah gunaan wewenang, dengan harapan agar pelayanan terhadap masyarakat dapat berjalan dengan baik dalam negara hukum.

Sehingga Polri membetuk peraturan perundangan-undangan yang belaku khusus untuk mengatur internal Anggota dan lembaga Kepolisian yang disebut dengan Peraturan Kapolri yang disingkat dengan istilah Perkap, perkap sendiri dicatat pada lembaran negara, perkap bertujuan agar segala bentuk pelayanan Kepolisian dalam bidang administrasi maupun operasinal dapat berjalan sesuai hukum Indonesia. Sebagai contoh Peraturan Kapolri yang mengatur tentang seragam Polri atau Uniform, Susunan Organisasi dan tata kerja Kepolisian, Perumahan Dinas / Asrama / Mes Polri, Administrasi Kepangkatan Anggota Polri, ataupun segala bentuk aturan tentang pelayanan Polri terhadap masyarakat.
Untuk mengenal lebih banyak tentang Peraturan Kapolri dapat dilihat pada peraturankapolri.com

Dengan aturan yang jelas sesuai koridor hukum, akan berdampak positif terhadap anggota polri maupun terhadap masyarakat Indonesia. Polri juga membuat Peraturan Kepolsian sehubungan dengan standarisasi pelayanan kepada masyarakat, sepertihalnya pelayanan administrasi dalam penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang sudah diatur jelas dalam Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), dalam peraturan tersebut diatur syarat ketentuan pembuatan SKCK, keweangan pejabat Polri yang menerbitkan SKCK berdasarkan tujuan pembuatan SKCK, dan biaya pembuatan SKCK. Masih banyak terdapat peraturan yang terkait dengan Pelayan Polri kepada masyarakat, lebih jelasnya lihat : Peraturan Kapolri sehubungan dengan Pelayanan.

Sebagai contoh lain Polri juga membuat tatanan aturan hukum dalam bentuk Peraturan Kapolri (Perkap) yang mengatur tentang Perizinan, Pengawasan, Dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Tni/Polri Dan Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata Api Bagi Pengemban Fungsi Kepolisian (Polsus, PPNS, Satpam, dan Satpol PP). Lihat juga : Peraturan terkait dengan Perijinan Senjata Api.

Yang tidak kalah penting, polri pada tanggal 25 Juni 2012 menerbitkan Peraturan Kapolri Nomor 14 /2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, peraturan ini mengatur Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyidikan tentang apa yang boleh dan tidak dilakukan penyidik dalam melakukan penyelidikan dan/atau penyidikan terdahap perkara pidana yang dilaporkan masyarakat untuk mendapatkan keadilan hukum.
Iklan Atas
IKLAN
Iklan
Iklan Bawah